JARINGAN KOMUNIKASI NASIONAL Turut Berduka Cita ... Atas meninggalnya Kader GERINDRA ... Yang tewas tertembak ...

Pengawal Prabowo Subianto tewas tertembak di area parkir Lipps Club Bogor pada Sabtu, 20 Januari 2017. Ia adalah kader Partai Gerindra bernama Fernando Alan Josua Wowor. Insiden ini terjadi melibatkan anggota Brimob dan hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan.TEMPO.CO,

 LBH JAYA NUSANTARA ikut prihatin ...

LBH JAYA NUSANTARA dan KOMUNITAS PEDULI INDONESIA menyapa anda semuanya : ... Semoga selalu SEHAT, PANJANG UMUR dan BANYAK REJEKI ... Serta selamat BERAKTIFITAS di hari ini ...

RESPON KOMISI YUDICIAL LEMOT

LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN MASYARAKAT komentar : ... Ternyata RESPON dari KOMISI YUDICIAL ... Juga LEMOT ... Betapa tidak SURAT YANG DIKIRIMKAN ... Ternyata tidak pernah dibalas ...

RESPON Yang baik ... Yaitu OMBUDSMAN dan KOMNAS HAM ... Yang selalu menanggapi SURAT YANG DIKIRIM dari MASYARAKAT ...

Perkara TINDAK LAJUT itu urusan kemudian ... Kalau surat sudah dikirimkan lalu ... TIDAK
DIBALAS ... Ini bukti PELAYANAN MASYARAKAT yang LEMOT itu ...

Masyarakat berharap ... TOLONG KALAU Dikirimi ... Surat PENGADUAN ... DIBALAS yah ...

Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 1.473 laporan masyarakat dan 1.546 surat tembusan sepanjang 2017.

Juru bicara KY Farid Wajdi mengatakan, dari laporan yang masuk, masalah perdata mendominasi laporan yang masuk ke KY yaitu 679 laporan (46,09%).

Sementara untuk perkara pidana berada di bawahnya dengan jumlah laporan 414 laporan (28,10%) dari total laporan yang masuk ke KY. "Data ini menggambarkan dominasi perkara perdata dan pidana karena perkara tersebut berada di ranah kewenangan peradilan umum dengan kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitif," ungkapnya, Selasa (16/1).

LBH JAYA NUSANTARA ... komentar ... Demi membantu MASYARAKAT berdasarkan UNDANG-UDANG PELAYANAN PUBLIK ... LBH JAYA NUSANTARA berharap Pada ...  KOMISI YUDICIAL untuk lebih ... MENUNJUKKAN KIPRAHNYA dalam membantu MASYARAKAT ... Demi PELAYANAN PUBLIK Negeri ini ...

LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN MASYARAKAT komentar : ...

Di Surabaya hanya ada satu PENGADILAN NEGERI nya yaitu Pengadilan Negeri Surabaya ...
Surabaya penduduknya banyak sekali karena kota Nomor dua di Indonesia ...

Karena PENGADILAN NEGERI nya hanya satu maka ... CARA MENGADILI PERKARA Cenderung seenaknya sendiri ...

Lihat sendiri tuh ... Kalau SIDANG PIDANA ... Tahanan datang jam dua siang ... Mulai sidang dilakukan jam 3 siang dan selesai sidang jam lima sore ... bayangkan untuk menyidangkan puluhan bahkan ratusan orang ... Hanya dalam waktu DUA JAM ...

Sehingga banyak ADVOKAT yang DIRUGIKAN ... Karena HAKIM bilang ... CEPAT ... Ayo CEPAT ... JANGAN BANYAK TANYA ... Yang ANTRI sangat BANYAK ...
SEDIH ... MIRIS ... Dan sangat memprihatinkan ... Karena ini semua adalah menyangkut NASIB MANUSIA ...

Masyarakat bilang ... Kalau sudah begini ... APAKAH PROSES HUKUM ini bisa berjalan MAKSIMAL ...

Lihat sendiri tuh ... Kota kecil saja PENGADILAN Negerinya ada dua ... Yaitu satu PENANGILAN Negeri KOTA dan satunya PENGADILAN Negeri KABUPATEN ...

Bapak PRESIDEN selaku Kepala PEMERINTAHAN bidang ESKSEKUTIF, Bapak KETUA DPR selaku kepala bidang PEMERINTAHAN LEGISLATIF dan Bapak Ketua MAHKAMAH AGUNG selaku kepala bidang PEMERINTAHAN YUDIKATIF ... TOLONG ini DIPERHATIKAN ...

LBH JAYA NUSANTARA menjalankan tugasnya yang berdasarkan dan dilindungi oleh UNDANG-UNDANG No.16 Tahun 2011 tentang BANTUAN HUKUM bekerjasama dengan ORGANISASI MASYARAKAT yang bekerja berdasarkan dan dilindungi dengan UNDANG-UNDANG No.17 Tahun 2013 tentang ORMAS dan juga bekerjasama dengan ADVOKAT yang dilindungi oleh UNDANG-UNDANG No.18 Tahun 2003 Tentang ADVOKAT ... Kini menyuarakan KEPRIHATINAN nya   dalam kaitannya berjuang UNTUK menjalankan PENEGAKAN HUKUM Di Negeri ini ...

LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN MASYARAKAT komentar : ... MESIN PLOTIK dalam PILKADA JAWA TIMUR kini ... kini mulai bergerak ... DEMO dan Rencana Melapor ... TELAH MEWARNAI Permasalahan ini ...

Merdeka.com - Jelang Pilkada serentak 2018, kondisi di Jawa Timur makin memanas. Pendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak berencana melaporkan Ketua DPRD Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar ke Dewan Badan Kehormatan (BK), Jumat (29/1) besok.
"Rencana (lapor ke BK) besok Jumat, setelah Salat Jumat kita dan teman-teman yang sedikit peduli dengan kondisi Pilgub Jawa Timur," tegas salah satu pendukung Khofifah-Emil, Aan Ainur Rofik di Surabaya, Kamis (18/1).

Alumnus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini menjelaskan, pemicu laporan yang akan dilayangkan pihaknya itu bermula dari pamflet berisi aksi Aliansi Mahasiswa DKI Jakarta terkait Proyek Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dalam pamflet itu menyebut, aksi akan digelar di kantor KPK pada hari Senin, tanggal 15 Januari.
Aksi menuntut lembaga anti-rasuah segera memeriksa Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa (sebelum mundur). Pamflet ini sendiri, tiba-tiba muncul pada hari Minggu (14/1) lalu di salah satu grup WhatsApp (WA) Jatim Makmur.

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAYA NUSANTARA berharap : ... Permainan POLITIK HITAM yang KOTOR ... Mudah-mudahan tidak banyak muncul ... dalam permasalahan ini ...

LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN MASYARAKAT komentar : ... Masyarakat KEDIRI Resah ... Ternyata ASET PDIP yang dipakai Kantor PDIP Cabang Kota Kediri ... Adalah milik masyarakat ... Tolong KPU dan BAWASLU Kediri ... dalam melakukan VERFIKASI FAKTUAL ... Menelaah dan mempermasalahkan ini semua ... Kasihan milik masyarakat lha kok diakui miliknya ... Karena masalah ini sudah dilaporkan ke POLRES Kediri ... Masyarakat berharap YANG BENAR katakan BENAR ... Dan yang salah harus di BENARKAN ... Rakyat jangan dijadikan KORBAN Permainan POLITIK ... Kasihan RAKYAT Negeri ini ...

Dengan adanya surat instruksi tersebut diduga kuat Rekomendasi PDIP juga jatuh ke tangan pasangan calon Samsul Ashar dan Teguh Junaidi dan ditambah rekom dari Hanura hampir dipastikan pasangan tersebut dapat tiket untuk mendaftar ke KPUD Kota Kediri sebagai bakal pasangan calon Walikota Kediri.
Samsul Ashar saat dikonfirmasi ketika mengambil rekomendasi dari Partai Hanura mengungkapkan,polemik yang terjadi di internal PDIP tersebut diakui karena kesalahannya, karena dirinya memotong kompas dengan meinta dukungan langsung ke DPP, kendati demikian dia sangat yakin jika dengan rekomendasi DPP , DPC akan mematuhi perintah pusat.Kota Kediri, Bhirawa

LBH JAYA NUSANTARA ... Keberadaannya berdasarkan pada UNDANG-UNDANG RI NO.16 TAHUN 2011 Tentang BANTUAN HUKUM 

LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN MASYARAKAT ... Keberadannya berdasarkan pada UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2013 Tentang ORGANISASI MASYARAKAT

Yang keduanya bekerjasama ... seiring sejalan meyuarakan keberadaan Masyarakat yang DIZOLIMI Hak-haknya ....

Peradi memprotes KPK karena tak berkoordinasi soal penetapan Fredrich Yunadi sebagai tersangka sebelum adanya sidang kode etik. Namun KPK menyebut tak ada aturan soal itu.

KPK juga disebut Peradi harus membedakan upaya menghalang-halangi penyidikan dengan mengkritik penyidikan. Saat ini Peradi sudah membentuk tim penasihat hukum (TPH) untuk memberi bantuan hukum kepada Fredrich sekaligus menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan KPK dalam kasus Fredrich. Detik.Com

LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN MASYARAKAT komentar : ... Ternyata pemahaman KPK ... Terhadap UNDANG-UNDANG ADVOKAT itu ... Sangat rendah ... sehingga masyarakat jadi kecewa melihatnya ...

SENGKETA PERADI

SENGKETA PERADI :

Suatu KAJIAN HUKUM dari LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN MASYARAKAT yang bekeja sama dengan Lembaga Survey Masyarakat Surabaya sebagai berikut :

Pada akhirnya muncul juga adanya SENGKETA diantara KETIGA nama ORGANISASI ADVOKAT PERADI.

Kini muncul GUGATAN PERADI Versi PERADI Slipi atau Fauzi Hasibuan terhadap PERADI Versi Juniver Girsang dan Luhut Pangaribuan dalam Perkara No.667/Pdt.G/2017/PN.Jkt. yang intinya melarang kedua PERADI tersebut menggunakan nama PERADI (Sumber Berita : Indonesia News).

Permasalahannya :

Untuk Penyumpahan atas nama PERADI sekarang ini harus menggunakan AHU dari MENKUMHAM, karena ORGANISASI ADVOKAT PERADI itu sendiri tidak punya AHU.

Sehingga untuk menyiasati itu semua akhirnya PERADI Fauzi cabang Surabaya menggunakan Nama PERADI SURABAYA (Bukan PERADI thok !), begitu juga PERADI Juniver untuk cabang Surabaya menggunakan nama PERADI KOTA BESAR SURABAYA (Bukan nama “PERADI” thok !).

Nama PERADI SURABAYA dan PERADI KOTA BESAR SURABAYA itu sudah berbadan hukum sendiri-sendiri oleh karenanya sudah punya AHU sendiri-sendiri.

Hal ini nampak jelas keduanya yaitu Nama PERADI SURABAYA dan PERADI KOTA BESAR SURABAYA telah terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Surabaya.

Permasalahannya :

PERADI sendiri itu statusnya sebagai apa ...

Kalau sebagai ORGANISASI ADVOKAT, pertanyaannya apakah kini beranggotakan person advokat itu sendiri yang terdiri dari beberapa advokat atau kumpulan dari BADAN HUKUM ORGANISASI ADVOKAT ...

Karena danpak YURIDIS nya tentu akan BERBEDA ...

Dulu Komitmen terbentuknya PERADI dari Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) ... PERADI adalah Wadah tunggal yang menaungi seluruh angota advokat ... bukan BADAN HUKUM Advokat itu sendiri.

Munculnya fenomena BADAN HUKUM ADVOKAT baru adalah karena pecahnya PERADI menjadi tiga PERADI yang hal ini juga berimbas pada PECAHNYA oraganisasi ADVOKAT lain.

KONGRES ADVOKAT INDONESIA ... Pecah menjadi dua ...

IKADIN ... Pecah menjadi dua ...

PERADIN ... Pecah menjadi dua ...

Disusul dengan berdirinya para ORAGANISASI ADVOKAT baru yaitu diantaranya PERARI dan PERADRI ...

Hal ini semua terjadi akibat adanya :

KEKISRUHAN pemilihan Ketua organisasi advokat Peradi ... yang berujung pada pecahnya ADVOKAT PERADI.

Protesnya dari sebagian anggota PERADI sehingga memunculkan organisasi advokat baru yang bernama KONGRES ADVOKAT INDONESIA (atau yang disebut dengan KAI).

Lahirnya kembali organisasi advokat yang dulu pernah ada yaitu PERADIN.

Adanya Surat KETUA MAHKAMAH AGUNG No.073 ...

Permasalahannya :

Kini TEKNOLOGI INFORMATIKA telah mengiringi sejarah administrasi di Negeri ini ...

Kalau membentuk BADAH HUKUM baru ... KOMPUTERISASI akan menolak nama yang sama ...

Adanya nama PERADI diembel-embeli nama SURABAYA untuk PERADI Cabang kota Surabaya ... ternyata KOMPUTERISASI masih menerima ... sehinga bisa terbentuk nama PERADI SURABAYA begitu pula nama PERADI KOTA BESAR SURABAYA ...

Permasalahannya :

Kalau sudah ada GUGATAN tentang sesama PERADI ... maka KOMPUTERISASI akan menolak semua nama yang ada kata “PERADI” walaupun itu diembel-embeli nama kota atau kalimat lainnya sebab hal ini informasinya sudah terjadi di ORGANISASI ADVOKAT PERADIN.

Dan ternyata dalam kenyataannya ... PERADI saat ini sudah saling MENGGUGAT ...

Kalau ini juga terjadi pada PERADI maka akan berakibat untuk cabang yang belum ada BADAN HUKUM tersendiri maka harus menggunakan nama lain ... artinya tidak bisa menggunakan nama PERADI karena PERADI selain tidak punya AHU dan maka tidak lagi bisa membentuk badan hukum baru dengan Nama PERADI yang diembel-embeli itu ... dan kalau dibuat nama lain artinya selain PERADI ... maka hal ini akan merupakan PROBLEM BARU ... dengan pertanyaan ... Maukah PERADI mewadahi nama lain selain nama yang ada kata PERADI nya ... sebab kalau tidak mau demikian maka ... tidak akan terjadi penyumpahan untuk organisasi advokat cabang peradi ... diwilayah yang belum ada nama PERADI berembel-embel itu ... sebab PENGADILAN TINGGI tentu tidak akan mau menyumpah karena tidak memenuhi syarat ...

Lembaga Kajian Hukum ini adalah suatu ORMAS yang PEDULI terhadap masyarakat termasuk masyarakat Advokat ...

LKHM selalu mohon masukan baik itu berupa KRITIK maupun saran atau tangapan yang bernuansakan KEBENARAN ...

Semua ini ditulis tidak ada maksud JELEK ... dan berharap semua masyarakat akan tahu KEBERADAAN ORGANISASI ADVOKAT masa kini ... Karena ADVOKAT adalah PEMBELA MASYARAKAT ...

 

PUTRA GUNUNG LAWU komentar : ... MESIN PARTAI mulai bergerak ... Kini konflik mulai berdatangan ...
Menyusul adanya kabar bahwa akan ada aksi dari ratusan kader Pemuda Pancasila (PP) terkait konflik antara La Nyalla M Mattalitti vs Prabowo Subianto, kantor DPD Partai Gerindra Jawa Timur di Jalan Gayungsari Barat, Surabaya dijaga ratusan Laskar Garda Merah Putih (GMP), Selasa (16/1).Merdeka.com

JARINGAN KOMUNIKASI NASIONAL komentar : ... Konsep PEMBANGUNAN yang bagaimanakah ... Yang BAIK itu ...

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah rencana Gubernur Anies Baswedan mencabut larangan becak di DKI Jakarta adalah langkah yang tidak tepat. Pasalnya, saat ini becak sudah sulit bersaing dengan moda transportasi lain yang lebih modern seperti ojek dan taksi. 

JARINGAN KOMUNIKASI NUSANTARA komentar : ... Yah BERPIKIR yang LOGISLAH ... Jakarta sudah RUWET ... kok mau ditambahi BECAK lagi ... STOP Pola pikir orang KOPLAK ...

JARINGAN ADVOKAT INDONESIA komentar : ... KPK Harus menegakkan ETIKA HUKUM ... Dalam memproses ADVOKAT pada waktu bertugas untuk membantu Kliennya ...
Karena UNDANG-UNDANG ADVOKAT jelas mengatur keberadaan tersebut ...
Tentang adanya kesalahan diri ADVOKAT yang sudah di EKSPOSE oleh KPK di MEDIA SOSIAL sehingga membuat OPINI bahwa ADVOKAT itu bersalah ... Hal ini jelas bertentangan dengan ASAS HUKUM : PRADUGA TAK BERSALAH ...

ADVOKAT itu pembela Masyarakat bukan suatu INSTANSI yang merupakan PELAYAN MASYARAKAT ...
Masyarakat ADVOKAT ... Kini bersuara LANTANG ... TEGAKKAN ETIKA HUKUM Di NEGERI ini ...
Dua orang Anggota Komisi Pengawas Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (17/1). Kedatangan mereka untuk membahas rencana audiensi terkait kasus yang menjerat pengacara Fredrich Yunadi yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Fredrich diduga merintangi proses penyidikan terhadap Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi e-KTP saat masih menjadi kuasa hukum Setnov.

 

 

Sumber berita : Merdeka.Com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima anggota Ombudsman RI di Istana Kepresidenan Bogor. Mereka melapor secara rutin kepada Kepala Negara terkait kinerja Ombudsman.

"Pada hari ini kami bertatap muka kepada beliau berkaitan kinerja kami memberikan penilaian terhadap Kementerian dan Lembaga atas pelaksanaan pelayanan publik," kata Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12).

Rifai menyebut, belakangan laporan kepada Ombudsman RI cenderung meningkat. Di 2015 laporan yang masuk ke Ombudsman berjumlah 6.857, kemudian pada 2016 melonjak menjadi 9.075. Hingga pada 2017, diprediksi melebihi 10.000 laporan.

Dari laporan tersebut, kasus yang mendominasi adalah maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang. "Mengapa pejabat birokrasi menyalahgunakan wewenangnya, karena biasanya ada sesuatu di baliknya. Begitu juga dengan penyimpangan prosedur," ucapnya.

Selain itu, Rifai juga mengungkap bahwa ada sekitar 35 persen dari 14 kementerian yang masuk zona hijau. Sementara 57 persen lainnya masuk dalam zona kuning. Bahkan ada satu provinsi yang tidak bisa mencapai zona kuning sekalipun.

Mendengar laporan itu, Jokowi meminta Ombudsman memberikan asistensi kepada kementerian, lembaga serta pemerintah daerah yang belum memperbaiki pelayanan publiknya. "Presiden menekankan bahwa kalau ada sesuatu yang sifatnya perlu diperbaiki jangan sungkan untuk dipublikasikan guna perbaikan ke depan," kata Rifai.

Di hadapan Jokowi, Ombudsman mengaku siap memberikan asistensi kepada kementerian, lembaga dan pemda terkait. Ombudsman ikut bertanggungjawab dalam memperbaiki pelayanan publik.

"Ombudsman RI membuka diri untuk memberikan asistensi supaya bisa lebih baik ke depan," pungkasnya.

Terpisah, Komisioner Ombudsman RI Laode Ida mengatakan, Jokowi meminta agar Ombudsman segera melapor jika masih ada kementerian, lembaga dan pemda yang belum memperbaiki pelayanan publiknya. Selain melapor kepada Jokowi, Ombudsman perlu mempublikasi data-data lembaga, kementerian bermasalah tersebut.

"Intinya instansi yang enggak patuh pada standard pelayanan publik atau lakukan maladministrasi atas proses layanan publik itu diberi sanksi oleh publik dan teman-teman berperan untuk menyampaikan itu ke publik. Publik harus tahu instansi dan pejabat yang telah menyalahgunakan wewenangnya dan melakukan maladnministrasi secara terbuka," ucapnya.