Minggu, 03 Desember 2017

Sistem peradilan belum mau berubah untuk mereformasi kinerjanya



Ombusdman menemukan indikasi praktik maladministrasi yang dilakukan oknum Satpol PP DKI berupa pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, hingga pembiaran yang dilakukan oknum Satpol PP DKI terhadap pedagang kaki lima di Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Ombudsman RI menemukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, hingga pembiaran yang dilakukan oknum Satuan Polisi Pamong Praja (PP) terhadap pedagang kaki lima ( PKL) di sejumlah daerah di Ibu Kota.

Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan, temuan itu didapatkan setelah pihaknya melakukan monitoring di tujuh lokasi yang rawan PKL.
Monitoring dilakukan secara investigatif di Pasar Tanah Abang, kawasan Stasiun Tebet, Setiabudi, Menara Imperium, kawasan Jatinegara, Setiabudi Perbanas, dan kawasan Stasiun Manggarai.

"Kami temukan ada penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, dan pembiaran yang dilakukan oknum Satpol PP maupun kelurahan dan kecamatan setempat," ujar Adrianus saat konferensi pers di Kantor Ombusdman, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (24/11/2017).




Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menyampaikan hasil investigas Ombudsman terkait maladministrasi Satpol PP DKI menata PKL, Kamis (2/11/2017).
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menyampaikan hasil investigas Ombudsman terkait maladministrasi Satpol PP DKI menata PKL, Kamis (2/11/2017).(KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR)

Adrianus mengatakan, dari investigasi yang dilakukan selama dua pekan di bulan November, ditemukan oknum Satpol PP yang melakukan transaksi dengan PKL. Transaksi itu berupa transaksi uang agar PKL aman dari razia yang dilakukan.
Transaksi tersebut, kata Adrianus, tak hanya melibatkan oknum Satpol PP dan PKL, tapi juga preman yang merupakan penghubung antara Satpol PP dan PKL. Transaksi itu bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Nilainya tergantung lapak yang dijajakan.

"Preman atau disebut juga pengurus pedagang untuk cari lapak. Pedagang yang disebut pengurus ini kami temukan ada di tujuh titik dan mereka ini akan berhubungan langsung dengan PKL," ujar Adrianus.


Atasi Pungli Tanah Abang

Kepadatan Jalan Jati Baru kawasan Tanah Abang pada sore hari. Ahad (12/11).



REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk kesekian kalinya mengucapkan terima kasih atas laporan tentang pungutan liar di sejumlah tempat di Jakarta. Ia akan melakukan koordinasi dengan Ombudsman RI untuk mengatasi masalah tersebut.

"Pasti dong. Kita alhamdulillah banget Ombudsman memberikan masukan ke kita," kata Sandiaga di Jakarta, Sabtu (25/11).

Sandiaga mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Yani Wahyu dan dinas terkait lainnya untuk menindaklanjuti laporan Ombudsman. Ia memerintahkan agar bukti-bukti yang ditemukan dapat diserahkan kepadanya. "Kalau misal memang ada aparat pemprov DKI yang ada buktinya serahkan ke saya," kata dia.

Saat ini, Sandiaga mengaku belum mendapatkan nama-nama pejabat yang dicurigai melakukan pungli. Oleh karena itu, ia belum dapat mengambil tindakan. Apabila sudah diketahui, ia berjanji akan melalukan tindakan sekeras-kerasnya.

"Walaupun ada videonya, face recognition-nya nggak nemu nih siapa namanya. Jadi kita minta namanya by name by address, fotonya, videonya seperti apa. Langsung kita tindak tegas," kata dia.



Pungli Masih Ada di Pengadilan, Ombudsman: MA Belum Sungguh Berbenah


Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) FH UI, melakukan riset terhadap pengadilan di wilayah Jakarta. Hasil penelitian MAPPI rupanya diamini oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu, mengatakan, riset MAPPI sama seperti temuan yang ditemukan oleh ORI. Ninik mengatakan, temuan itu menandakan Mahkamah Agung (MA) belum sungguh-sungguh berbenah dalam mereformasi pengadilan.

"Hasil penelitian ini tidak jauh beda dengan hasil pemantauan ORI pada tahun 2016. Artinya MA belum sungguh-sungguh berbenah," ujar Ninik kepada detikcom, Selasa (21/11/2017).

Ninik mengatakan, pihaknya juga banyak mendapat laporan maladministrasi. Penyebab maladministrasi disebabkan oleh birokrasi yang tidak efisien atau pungli yang ada di dalam pengadilan.

"Sekali lagi respons saya, MA dan sistem peradilan belum mau berubah untuk mereformasi kinerjanya," ujarnya.





Dia meminta agar reformasi peradilan yang digaungkan oleh MA harus diikuti tindakan yang substansial.

"Sangat disayangkan. Sebab MA menjadi institusi yang banyak diharapkan masyarakat dalam mendekatkan akses keadilan," ucapnya.

Sebelumnya MAPPI melakukan riset praktik pungli dan korupsi di pengadilan wilayah Jakarta. Hasilnya cukup mencengangkan karena peneliti MAPPI masih menemukan praktik pungli di pengadilan wilayah DKI.

Pungli ditemukan ketika masyarakat ingin mendaftarkan perkara hingga ingin menerima salinan putusan.
Lembaga Survey Masyarakat Surabaya melakukan SURVEY melalui sumber DATA dari : KOMPAS.com; REPUBLIKA.CO.ID dan detiknews serta masukan dari Masyarakat. 

Selanjutnya LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN MASYARAKAT - PEDULI KEADILAN melakukan kajian dengan suatu Kesimpulan ... Memang BENAR PUNGLI masih marak di Peradilan Negeri ini ... Kecuali di Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer ...
Dan kemudian JARINGAN KOMUNIKASI MASYARAKAT menyuarakan : Bahwa BETUL PERADILAN Negeri ini ... Masih DIWARNAI dengan adanya PUNGLI ...



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Suara LBH - JAYA NUSANTARA ...

 LBH "JAYA NUSANTARA" Mengucapkan :  ...  Mantab Broo  ...  TRIO Advokat UNAIR'83 ... Memang Tiada Duanya  ...  Yang SELALU BE...