Senin, 04 Desember 2017

MANAJEMEN PERADILAN yang SEHAT menjadi DAMBAAN MASYARAKAT




Marak Pungli di Pengadilan, dari Daftar hingga Salinan Putusan 



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) FH UI, melakukan riset praktik pungli dan korupsi di pengadilan wilayah Jakarta. Hasilnya cukup mencengangkan karena peneliti MAPPI masih menemukan praktik pungli di pengadilan wilayah DKI.

"Riset yang dilakukan di Pengadilan Negeri Wilayah DKI Jakarta menunjukkan bahwa pungutan liar dalam lingkup pelayanan publik masih terjadi. Sebagai contoh ditemukan bahwa pungutan liar dalam pendaftaran surat kuasa dan akses terhadap salinan putusan di luar biaya ketentuan masih terjadi," demikian keterangan MAPPI dalam siaran persnya kepada detikcom, Selasa (21/11/2017).






Marak Hakim Kena OTT, MA Harus Bersihkan Praktik Suap di Pengadilan 


Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado Sudiwardono ditangkap KPK karena diduga menerima suap dari anggota DPR Aditya Moha. Kasus praktik korupsi di dunia peradilan tanah air, memberi sinyal ke Mahkamah Agung (MA) untuk segera bersih-bersih pengadilan dari praktik kotor.

"Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir peradilan harus benar-benar bersih dari praktik suap," ujar Ketum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Sutrisno, dalam siaran pers kepada detikcom, Selasa (10/10/2017).






Reformasi MA, antara Kata dan Fakta 


Dalam jumpa pers di KPK, Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) hakim agung Sunarto menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap hakim nakal. Namun, Komisi Yudisial (KY) masih sangsi karena fakta bicara sebaliknya.

"Kalau tak bisa dibina, dibinasakan saja, buat apa repot-repot, kita tegas sekarang. Prinsip MA tak toleransi terhadap bentuk pelanggaran," ujar Sunarto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada 7 September 2017 lalu.




MA: Hakim Kalau Tak Bisa Dibina, Dibinasakan Saja!


MA: Hakim Kalau Tak Bisa Dibina, Dibinasakan Saja! 



Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Hakim Agung Sunarto menyesalkan hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu Dewi Suryana yang terkena OTT KPK terkait suap. Sunarto menyebut para hakim yang tak bisa dibina lebih baik dienyahkan saja dari badan peradilan.

"Kalau tak bisa dibina, dibinasakan saja, buat apa repot-repot, kita tegas sekarang," ujar Sunarto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2017).



LEMBAGA SURVEY MASYARAKAT SURABAYA bersumber pada BERITA detikcom dan keterangan Masyarakat.

Kemudian LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN MASYARAKAT - Peduli Keadilan mengadakan KAJIAN yang menyimpulkan bahwa BUDAYA SUAPISASI ternyata masih marak di Pengadilan Negeri ini.

Selanjutnya JARINGAN KOMUNIKASI NASIONAL menyuarakan Bahwa SUAPISASI, PALAKISASI, PUNGLISASI dan KORUPSI harus segera DIBERANTAS kalau tidak maka MASYARAKAT akan terus DIRUGIKAN.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

MENGAJARI MAHASISWA

LBH JAYA NUSANTARA ... Tetap mengajari MAHASISWA  ... Tentang pemahaman HUKUM di Negeri ini  ...  Walaupun antara TEORI dan PRAKTEK ny...