Jumat, 01 Desember 2017

Genosida orang Rohingya di Myanmar

AS akhirnya menyatakan terjadi genosida orang Rohingya di Myanmar



 



Pemerintah Amerika Serikat menyatakan kalau penindasan terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar adalah pembersihan etnis. Hal itu dilakukan tak lama setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, melawat ke Myanmar pekan lalu.

Dilansir dari laman Associated Press, Rabu (22/11), menurut Tillerson, pihak yang paling bersalah atas penderitaan orang Rohingya adalah militer Myanmar dan kelompok Buddha garis keras. Dia menyatakan kalau penindasan terhadap orang Rohingya tidak perlu dipicu oleh hasutan, walau militer Myanmar menyalahkan kelompok militan Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) yang memulai krisis.

"Setelah menganalisa sejumlah fakta secara seksama, maka jelas terjadi pembersihan etnis terhadap orang Rohingya di Negara Bagian Rakhine," kata Tillerson.

Menurut Tillerson, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penderitaan orang Rohingya harus diberi ganjaran. Dengan demikian, lanjut dia, AS bisa menjatuhkan sanksi buat Myanmar. Padahal Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak September lalu sudah menyimpulkan kalau terjadi genosida terhadap orang Rohingya.

Lembaga pemantau hak asasi Amnesty Internasional menyatakan sikap pemerintah Myanmar yang seakan merestui persekusi terhadap orang Rohingya dianggap sama saja menerapkan kebijakan apartheid, seperti dipraktikkan di Afrika Selatan pada masa lalu.

Kesimpulan itu dicantumkan dalam hasil penelitian Amnesty Internasional selama dua tahun terhadap pengungsi Rohingya, bertajuk 'Sangkar tanpa Atap' setebal 110 halaman. Menurut Direktur Penelitian Senior Amnesty Internasional, Ana Neistat, pemerintah Myanmar dengan sengaja memisahkan 1,1 juta orang-orang Rohingya dari etnis lainnya bermukim di Negara Bagian Rakhine, lantas membiarkan mereka hidup melarat dan serba sulit karena dikekang bermacam aturan. Orang Rohingya juga dipersulit ketika hendak mendapat layanan kesehatan dan pendidikan. Mereka juga dilarang bepergian sembarangan dan tidak boleh bercocok tanam.

"Pemerintah Myanmar sengaja membuat orang-orang Rohingya baik lelaki, perempuan, atau anak-anak terpisah dari etnis lain. Lantas dibiarkan hidup dalam kondisi tidak manusiawi, persis seperti rezim apartheid," kata Neistat, seperti dilansir dari laman The Telegraph.

Menurut Neistat, kondisi seperti itu harus dijalani oleh orang Rohingya sejak lama, jauh sebelum tentara mendatangi dan menghancurkan perkampungan mereka dengan dalih menumpas kelompok militan sejak 25 Agustus lalu. Dia meyakini bukti-bukti itu sudah cukup buat menggambarkan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dari rezim Myanmar yang apartheid.

Diskriminasi dan persekusi dialami orang Rohingya, lanjut Neistat, bermula sejak undang-undang kewarganegaraan ditetapkan pada 1982. Pemerintah Myanmar tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya dari sekian banyak kelompok suku di sana. Alhasil, mereka tidak punya kewarganegaraan dan selalu dipersulit. Orang Rohingya selalu dicap sebagai pendatang gelap dari Bangladesh, atau dijuluki 'Bengali'.

Neistat juga mempertanyakan jaminan pemerintah Myanmar kalau orang Rohingya dipulangkan tidak bakal mengalami perlakuan buruk yang sama, atau malah lebih parah. Menurut dia, jika negara tidak mengakui Rohingya dan memasukkannya ke dalam undang-undang setempat, maka repatriasi bakal percuma.

"Pemerintah Myanmar harus mengembalikan hak dan memberikan status hukum kepada orang Rohingya. Undang-undang yang diskriminatif harus segera diubah. Jangan minta orang Rohingya kembali kalau pemerintahnya masih memberlakukan sistem apartheid," ucap Neistat.

JARINGAN KOMUNIKASI NASIONAL komentar : GENOSIDA adalah KEJAHATAN terhadap kemanusiaan ... Sudah saatnya Pelaku Genosida diadili di PENGADILAN INTERNASIONAL ...


Suber : 
Merdeka.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

MENGAJARI MAHASISWA

LBH JAYA NUSANTARA ... Tetap mengajari MAHASISWA  ... Tentang pemahaman HUKUM di Negeri ini  ...  Walaupun antara TEORI dan PRAKTEK ny...