Kamis, 07 Desember 2017

Kini OMBUDSMAN merupakan DAMBAAN Masyarakat



Temui Jokowi, Ombudsman Laporkan Hasil Penilaian Layanan Publik di Kementerian, Lembaga Negara & Pemda

https: img.okeinfo.net content 2017 12 07 337 1826819 temui-jokowi-ombudsman-laporkan-hasil-penilaian-layanan-publik-di-kementerian-lembaga-negara-pemda-7BxZwtfAEV.jpg 
Ombudsman RI menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12/2017). Dalam pertemuan itu para pengurus Ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik melaporkan hasil penilaian mereka kepada kementerian, lembaga negara serta pemerintah daerah.
"Kami dari Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga Pengawasan layanan publik dan administrasi tentu secara rutin kami secara tertulis melaporkan kepada bapak Presiden terkait dengan tugas-tugas kami," Ketua Ombudsman Amzulian Rifa.



Jokowi minta Ombudsman buka ke publik instansi yang salahgunakan wewenang



"Pada hari ini kami bertatap muka kepada beliau berkaitan kinerja kami memberikan penilaian terhadap Kementerian dan Lembaga atas pelaksanaan pelayanan publik," kata Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12).

Rifai menyebut, belakangan laporan kepada Ombudsman RI cenderung meningkat. Di 2015 laporan yang masuk ke Ombudsman berjumlah 6.857, kemudian pada 2016 melonjak menjadi 9.075. Hingga pada 2017, diprediksi melebihi 10.000 laporan.

Dari laporan tersebut, kasus yang mendominasi adalah maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang. "Mengapa pejabat birokrasi menyalahgunakan wewenangnya, karena biasanya ada sesuatu di baliknya. Begitu juga dengan penyimpangan prosedur," ucapnya.

Selain itu, Rifai juga mengungkap bahwa ada sekitar 35 persen dari 14 kementerian yang masuk zona hijau. Sementara 57 persen lainnya masuk dalam zona kuning. Bahkan ada satu provinsi yang tidak bisa mencapai zona kuning sekalipun.

Mendengar laporan itu, Jokowi meminta Ombudsman memberikan asistensi kepada kementerian, lembaga serta pemerintah daerah yang belum memperbaiki pelayanan publiknya. "Presiden menekankan bahwa kalau ada sesuatu yang sifatnya perlu diperbaiki jangan sungkan untuk dipublikasikan guna perbaikan ke depan," kata Rifai.

Di hadapan Jokowi, Ombudsman mengaku siap memberikan asistensi kepada kementerian, lembaga dan pemda terkait. Ombudsman ikut bertanggungjawab dalam memperbaiki pelayanan publik.

"Ombudsman RI membuka diri untuk memberikan asistensi supaya bisa lebih baik ke depan," pungkasnya.

Terpisah, Komisioner Ombudsman RI Laode Ida mengatakan, Jokowi meminta agar Ombudsman segera melapor jika masih ada kementerian, lembaga dan pemda yang belum memperbaiki pelayanan publiknya. Selain melapor kepada Jokowi, Ombudsman perlu mempublikasi data-data lembaga, kementerian bermasalah tersebut.

"Intinya instansi yang enggak patuh pada standard pelayanan publik atau lakukan maladministrasi atas proses layanan publik itu diberi sanksi oleh publik dan teman-teman berperan untuk menyampaikan itu ke publik. Publik harus tahu instansi dan pejabat yang telah menyalahgunakan wewenangnya dan melakukan maladnministrasi secara terbuka," ucapnya.


 Ombudsman Laporkan 3.000 Aduan Masyarakat Soal Kinerja Polisi


Ombudsman Laporkan 3.000 Aduan Masyarakat Soal Kinerja Polisi


Laporan itu langsung disampaikan oleh Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala kepada Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komisaris Jenderal Putut Eko Bayu Seno di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Kamis (23/11).

Adrianus mengatakan, mayoritas aduan masyarakat yang mereka terima dan laporkan berkaitan dengan kinerja personel di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) seputar penanganan kasus yang berlarut, tidak jelas, dan tanpa kepastian.



LEMBAGA SURVEY MASYARAKAT SURABAYA mensurvey dengan Sumber dari : Berita CNN, Okezone dan Merdeka.com dan dari masyarakat ... Tentang keberadaan OMBUDSMAN.

LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN MASYARAKAT - Peduli Keadilan menyimpulkan bahwa PERAN OMBUDSMAN HARUS selalu DITINGKATKAN ... Karena KINI OMBNUDSMAN menjadi HARAPAN dan TUMPUAN Masyarakat UNTUK ... Membantu menyelesaikan suatu SENGKETA ...

JARINGAN KOMUNIKASI NASIONAL menyuarakan : ... TENAGA dari OMBUDSMAN harus ditambah dan diperlukan yang PROFESIONAL ... karena kinerjanya kini terseok-seok ... AKIBAT banyaknya LAPORAN dari Masyarakat ...

Senin, 04 Desember 2017

MANAJEMEN PERADILAN yang SEHAT menjadi DAMBAAN MASYARAKAT




Marak Pungli di Pengadilan, dari Daftar hingga Salinan Putusan 



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) FH UI, melakukan riset praktik pungli dan korupsi di pengadilan wilayah Jakarta. Hasilnya cukup mencengangkan karena peneliti MAPPI masih menemukan praktik pungli di pengadilan wilayah DKI.

"Riset yang dilakukan di Pengadilan Negeri Wilayah DKI Jakarta menunjukkan bahwa pungutan liar dalam lingkup pelayanan publik masih terjadi. Sebagai contoh ditemukan bahwa pungutan liar dalam pendaftaran surat kuasa dan akses terhadap salinan putusan di luar biaya ketentuan masih terjadi," demikian keterangan MAPPI dalam siaran persnya kepada detikcom, Selasa (21/11/2017).






Marak Hakim Kena OTT, MA Harus Bersihkan Praktik Suap di Pengadilan 


Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado Sudiwardono ditangkap KPK karena diduga menerima suap dari anggota DPR Aditya Moha. Kasus praktik korupsi di dunia peradilan tanah air, memberi sinyal ke Mahkamah Agung (MA) untuk segera bersih-bersih pengadilan dari praktik kotor.

"Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir peradilan harus benar-benar bersih dari praktik suap," ujar Ketum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Sutrisno, dalam siaran pers kepada detikcom, Selasa (10/10/2017).






Reformasi MA, antara Kata dan Fakta 


Dalam jumpa pers di KPK, Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) hakim agung Sunarto menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap hakim nakal. Namun, Komisi Yudisial (KY) masih sangsi karena fakta bicara sebaliknya.

"Kalau tak bisa dibina, dibinasakan saja, buat apa repot-repot, kita tegas sekarang. Prinsip MA tak toleransi terhadap bentuk pelanggaran," ujar Sunarto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada 7 September 2017 lalu.




MA: Hakim Kalau Tak Bisa Dibina, Dibinasakan Saja!


MA: Hakim Kalau Tak Bisa Dibina, Dibinasakan Saja! 



Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Hakim Agung Sunarto menyesalkan hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu Dewi Suryana yang terkena OTT KPK terkait suap. Sunarto menyebut para hakim yang tak bisa dibina lebih baik dienyahkan saja dari badan peradilan.

"Kalau tak bisa dibina, dibinasakan saja, buat apa repot-repot, kita tegas sekarang," ujar Sunarto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2017).



LEMBAGA SURVEY MASYARAKAT SURABAYA bersumber pada BERITA detikcom dan keterangan Masyarakat.

Kemudian LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN MASYARAKAT - Peduli Keadilan mengadakan KAJIAN yang menyimpulkan bahwa BUDAYA SUAPISASI ternyata masih marak di Pengadilan Negeri ini.

Selanjutnya JARINGAN KOMUNIKASI NASIONAL menyuarakan Bahwa SUAPISASI, PALAKISASI, PUNGLISASI dan KORUPSI harus segera DIBERANTAS kalau tidak maka MASYARAKAT akan terus DIRUGIKAN.


Minggu, 03 Desember 2017

Sistem peradilan belum mau berubah untuk mereformasi kinerjanya



Ombusdman menemukan indikasi praktik maladministrasi yang dilakukan oknum Satpol PP DKI berupa pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, hingga pembiaran yang dilakukan oknum Satpol PP DKI terhadap pedagang kaki lima di Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Ombudsman RI menemukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, hingga pembiaran yang dilakukan oknum Satuan Polisi Pamong Praja (PP) terhadap pedagang kaki lima ( PKL) di sejumlah daerah di Ibu Kota.

Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan, temuan itu didapatkan setelah pihaknya melakukan monitoring di tujuh lokasi yang rawan PKL.
Monitoring dilakukan secara investigatif di Pasar Tanah Abang, kawasan Stasiun Tebet, Setiabudi, Menara Imperium, kawasan Jatinegara, Setiabudi Perbanas, dan kawasan Stasiun Manggarai.

"Kami temukan ada penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, dan pembiaran yang dilakukan oknum Satpol PP maupun kelurahan dan kecamatan setempat," ujar Adrianus saat konferensi pers di Kantor Ombusdman, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (24/11/2017).




Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menyampaikan hasil investigas Ombudsman terkait maladministrasi Satpol PP DKI menata PKL, Kamis (2/11/2017).
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menyampaikan hasil investigas Ombudsman terkait maladministrasi Satpol PP DKI menata PKL, Kamis (2/11/2017).(KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR)

Adrianus mengatakan, dari investigasi yang dilakukan selama dua pekan di bulan November, ditemukan oknum Satpol PP yang melakukan transaksi dengan PKL. Transaksi itu berupa transaksi uang agar PKL aman dari razia yang dilakukan.
Transaksi tersebut, kata Adrianus, tak hanya melibatkan oknum Satpol PP dan PKL, tapi juga preman yang merupakan penghubung antara Satpol PP dan PKL. Transaksi itu bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Nilainya tergantung lapak yang dijajakan.

"Preman atau disebut juga pengurus pedagang untuk cari lapak. Pedagang yang disebut pengurus ini kami temukan ada di tujuh titik dan mereka ini akan berhubungan langsung dengan PKL," ujar Adrianus.


Atasi Pungli Tanah Abang

Kepadatan Jalan Jati Baru kawasan Tanah Abang pada sore hari. Ahad (12/11).



REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk kesekian kalinya mengucapkan terima kasih atas laporan tentang pungutan liar di sejumlah tempat di Jakarta. Ia akan melakukan koordinasi dengan Ombudsman RI untuk mengatasi masalah tersebut.

"Pasti dong. Kita alhamdulillah banget Ombudsman memberikan masukan ke kita," kata Sandiaga di Jakarta, Sabtu (25/11).

Sandiaga mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Yani Wahyu dan dinas terkait lainnya untuk menindaklanjuti laporan Ombudsman. Ia memerintahkan agar bukti-bukti yang ditemukan dapat diserahkan kepadanya. "Kalau misal memang ada aparat pemprov DKI yang ada buktinya serahkan ke saya," kata dia.

Saat ini, Sandiaga mengaku belum mendapatkan nama-nama pejabat yang dicurigai melakukan pungli. Oleh karena itu, ia belum dapat mengambil tindakan. Apabila sudah diketahui, ia berjanji akan melalukan tindakan sekeras-kerasnya.

"Walaupun ada videonya, face recognition-nya nggak nemu nih siapa namanya. Jadi kita minta namanya by name by address, fotonya, videonya seperti apa. Langsung kita tindak tegas," kata dia.



Pungli Masih Ada di Pengadilan, Ombudsman: MA Belum Sungguh Berbenah


Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) FH UI, melakukan riset terhadap pengadilan di wilayah Jakarta. Hasil penelitian MAPPI rupanya diamini oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu, mengatakan, riset MAPPI sama seperti temuan yang ditemukan oleh ORI. Ninik mengatakan, temuan itu menandakan Mahkamah Agung (MA) belum sungguh-sungguh berbenah dalam mereformasi pengadilan.

"Hasil penelitian ini tidak jauh beda dengan hasil pemantauan ORI pada tahun 2016. Artinya MA belum sungguh-sungguh berbenah," ujar Ninik kepada detikcom, Selasa (21/11/2017).

Ninik mengatakan, pihaknya juga banyak mendapat laporan maladministrasi. Penyebab maladministrasi disebabkan oleh birokrasi yang tidak efisien atau pungli yang ada di dalam pengadilan.

"Sekali lagi respons saya, MA dan sistem peradilan belum mau berubah untuk mereformasi kinerjanya," ujarnya.





Dia meminta agar reformasi peradilan yang digaungkan oleh MA harus diikuti tindakan yang substansial.

"Sangat disayangkan. Sebab MA menjadi institusi yang banyak diharapkan masyarakat dalam mendekatkan akses keadilan," ucapnya.

Sebelumnya MAPPI melakukan riset praktik pungli dan korupsi di pengadilan wilayah Jakarta. Hasilnya cukup mencengangkan karena peneliti MAPPI masih menemukan praktik pungli di pengadilan wilayah DKI.

Pungli ditemukan ketika masyarakat ingin mendaftarkan perkara hingga ingin menerima salinan putusan.
Lembaga Survey Masyarakat Surabaya melakukan SURVEY melalui sumber DATA dari : KOMPAS.com; REPUBLIKA.CO.ID dan detiknews serta masukan dari Masyarakat. 

Selanjutnya LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN MASYARAKAT - PEDULI KEADILAN melakukan kajian dengan suatu Kesimpulan ... Memang BENAR PUNGLI masih marak di Peradilan Negeri ini ... Kecuali di Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer ...
Dan kemudian JARINGAN KOMUNIKASI MASYARAKAT menyuarakan : Bahwa BETUL PERADILAN Negeri ini ... Masih DIWARNAI dengan adanya PUNGLI ...



DUNIA PENDIDIKAN kita yang TIDAK BERMUTU



Sri Mulyani


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kenaikan anggaran pendidikan yang signifikan tak membuat kualitas pendidikan di tanah air menjadi lebih baik. Bahkan saat ini kualitas pendidikan Indonesia di mata dunia masuk kategori cukup rendah.
Sri mengatakan, kualitas pendidikan di Indonesia berdasarkan data dari Global Human Capital Report 2017 yang diterbitkan World Economic Forum (WEF) hanya berada pada posisi 53. Sementara, Vietnam menduduki peringkat 8 dunia.


Padahal, lanjut dia, Indonesia dan Vietnam merupakan negara dengan investasi anggaran yang cukup besar terhadap pendidikan. Sri mengatakan, kedua negara sama-sama memberikan porsi 20% dari anggaran pemerintah untuk porsi pendidikan.

Menurut Sri, persoalan ini disebabkan karena kualifikasi guru yang ada di Indonesia kurang mumpuni. Dia mengatakan, banyak guru yang direkrut tidak sesuai kualifikasi.




Pendidikan dan Peranan Bagi Pembangunan
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Candra Fajri

PERINGATAN Hari Guru yang bertepatan dengan ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tanggal 25 November kemarin, mengingatkan pesan moral yang sangat berharga bahwa ada sesuatu yang sering kita lupakan dalam menyusun bunga rampai pembangunan di Indonesia. Hal tersebut tidak lain adalah atensi yang layak terhadap eksistensi para guru di dalam sistem pendidikan dan pembangunan Indonesia.

Tidak dapat kita pungkiri bahwa pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan jangka panjang. Pengembangan pendidikan dampaknya memang tidak terjadi secara seketika karena sifatnya sebatas outcome. Sektor pendidikan bersama dengan bidang kesehatan selalu dikait-kaitkan dengan faktor pembentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) di suatu wilayah/negara. Pada tahap berikutnya dalam kaitannya dengan dunia ketenagakerjaan (employment), kualitas pembentukan SDM akan berimplikasi positif terhadap kualitas keperilakukan (behaviour) dan keterampilan (skills). Sehingga banyak pemangku kebijakan di suatu wilayah/negara memandang bahwa sistem pendidikan (termasuk di dalamnya soal kinerja tenaga pendidik/guru) merupakan aspek vital yang harus dipelihara perkembangannya.

Ada alasan mengapa perhatian terhadap kinerja tenaga kependidikan menjadi sangat penting. USAID menjelaskan dalam salah satu artikelnya bahwa guru adalah pembentuk akal dan karakter bangsa. Kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para pendidiknya untuk mengubah karakter generasi penerusnya ke depan. Tugas utama para guru adalah menumbuhkan keingintahuan anak didik dan mengarahkannya dengan cara yang paling mereka minati. Jika anak didik diberi rasa aman, dihindarkan dari celaan dan cemoohan, berani berekspresi dan bereksplorasi secara leluasa, maka secara normatif akan tumbuh menjadi insan yang penuh dengan percaya diri dan optimistis.


Kritik Jokowi ke SMK: 80% Gurunya Normatif


Kritik Jokowi ke SMK: 80% Gurunya Normatif 
Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Kabinet Kerja dirasa belum cukup. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan fisik harus diikuti dengan pembangunan sumber daya manusia.

Demikian disampaikannya dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Dalam hal pembangunan sumber daya manusia, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tulang punggungnya. Sayang, menurut Jokowi, SMK masih punya tugas yang berat dalam menyediakan tenaga pengajar yang bisa mendidik siswa pada peningkatan keterampilan.

"80% lebih guru SMK itu guru normatif," kata Jokowi dalam kesempatan yang dihadiri para pelaku ekonomi dan pelaku industri jasa keuangan tersebut.

Guru normatif yang dimaksud, lanjut Jokowi, adalah guru Bahasa Indonesia, Guru PPKN, Guru Agama dan guru pendidikan normatif lainnya.

Menurutnya, SMK harusnya banyak melibatkan guru-guru yang mengajarkan keterampilan agar para lulusannya bisa miliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri.

"Bukan tidak perlu (pendidikan normatif), tapi kalau di SMK harusnya guru-guru yang bisa melatih," tegas Jokowi.

Keterampilan yang dimiliki akan sangat bermanfaat bagi tenaga kerja Indonesia untuk dapat dengan cepat masuk dalam bursa lapangan kerja. Selain itu, ketersediaan tenaga kerja terampil akan sangat bermanfaat dalam pengoperasian berbagai infrastruktur yang tengah dan telah dibangun pemerintah.

Sebut saja pembangunan infrastruktur jalan tol, program listrik 35.000 megawatt dan berbagai infrastruktur lain yang butuh tenaga terlatih untuk pengoperasiannya.

LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN MASYARAKAT - Peduli Keadilan komentar : ... Bahwa PENDIDIKAN itu berjalan CENDERUNG SEENAKNYA SENDIRI ... Padahal SEHARUSNYA ... DUNIA TEORI itu harus berkorelasi dengan DUNIA PRAKTEK ... Karena TIDAK BERKORELASI ... Maka MANFAATNYA sangat TIDAK TERASA ...

Sumber berita Survey oleh LEMBAGA SURVEY MASYARAKAT SURABAYA : adalah Katadata News, SINDOnews dan Detikcom

Sabtu, 02 Desember 2017

Reuni 212 bernuansakan POLITIK





Musikus Ahmad Dhani turut menghadiri Reuni 212 di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Desember 2017. Pentolan grup musik Dewa 19 itu mengakui bahwa aksi 212 setahun silam bermuatan politik.

"Kalau menurut saya, aksi 212 ini bisa dibilang aksi politik, karena Ahok pun menjadi tidak menang. Ini asumsi awam saya, bisa dibilang aksi politik," ucapnya sebelum meninggalkan panggung aksi Reuni 212 di Monas.




Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan bahwa reuni yang dilakukan para Alumni Aksi 212 adalah gerakan politik. Gerakan itu dianggap menjadi arena politik baru dan diprediksi akan terus berlanjut sejalan dengan agenda-agenda politik kenegaraan.

“Perayaan 1 tahun aksi 212 telah menggambarkan secara nyata bahwa aksi yang digagas oleh sejumlah elit Islam politik pada 2016 lalu adalah gerakan politik,” kata Hendardi dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Jumat, 1 Desember 2107.




Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan reuni alumni 212 ini tidak akan jauh dari kepentingan politik. "Ini juga tidak akan jauh-jauh dari politik 2018-2019," kata Tito di Jakarta, Kamis 30 November 2017. Ia menganggap reuni tersebut berkaitan dengan politik menjelang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang bakal digelar.

Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail terkait pernyataannya tersebut."Ini pasti larinya ke arah politik 2018-2019," kata dia.

LEMBAGA SURVEY MASYARAKAT SURABAYA komentar : Masyarakat menilai ... BENAR bahwa Reuni ALUMNI 212 ... Adalah bermuatan POLITIK ...

Sumber Berita Survey : TEMPO.CO

Jumat, 01 Desember 2017

Paus Francis menuntut bahwa komunitas internasional mengambil "langkah menentukan" untuk menyelesaikan penyebab dari eksodus massa Rohingya dari Myanmar.

 

Bangladesh's President Abdul Hamid watches as Pope Francis writes in a book at the presidential palace in Dhaka, Bangladesh, Nov. 30, 2017.

Pope Francis demanded Thursday that the international community take "decisive measures" to resolve the causes of the mass exodus of Rohingya Muslims from Myanmar, breaking his recent silence over what the United Nations has declared to be a textbook case of "ethnic cleansing."

Arriving in Bangladesh from Myanmar, Francis said it also was "imperative" for world governments to immediately provide assistance to help the Bangladeshi government cope with Asia's worst refugee crisis in decades.

In a speech before Bangladesh President President Abdul Hamid, government officials and ambassadors from around the world, Francis praised Bangladesh's sacrifice and generosity in welcoming in so many refugees "before the eyes of the whole world." He didn't identify the Rohingya by name, ethnicity or faith, referring only to "refugees from Rakhine state."

But his words were sharp.

"None of us can fail to be aware of the gravity of the situation, the immense toll of human suffering involved, and the precarious living conditions of so many of our brothers and sisters, a majority of whom are women and children, crowded in the refugee camps," he said.

"It is imperative that the international community take decisive measures to address this grave crisis, not only by working to resolve the political issues that have led to the mass displacement of people, but also by offering immediate material assistance to Bangladesh in its effort to respond effectively to urgent human needs."

Rohingya Muslims, who crossed over from Myanmar into Bangladesh, wade past a waterlogged path leading to the Jamtoli refugee camp in Ukhiya, Bangladesh, Nov. 17, 2017.
Rohingya Muslims, who crossed over from Myanmar into Bangladesh, wade past a waterlogged path leading to the Jamtoli refugee camp in Ukhiya, Bangladesh, Nov. 17, 2017.
Francis, a tireless and fearless advocate for refugees, outcasts and society's most marginal, had drawn criticism from human rights organizations and Rohingya themselves for having failed to speak out publicly about the Rohingya's plight while he was in Myanmar.

Francis had remained silent out of diplomatic deference to his hosts, who consider the Rohingya as having illegally migrated from Bangladesh and don't recognize them as one of Myanmar's ethnic groups. More than 620,000 Rohingya have fled Myanmar and poured into Bangladesh refugee camps over the last few months amid a scorched earth campaign by Myanmar's military.

The Vatican defended Francis' silence in Myanmar, saying he wanted to "build bridges" with the predominantly Buddhist nation, which only recently established diplomatic relations with the Holy See. Spokesman Greg Burke said Francis took seriously the advice given to him by the local Catholic Church, which urged him to toe a cautious line and not even refer to the "Rohingya" by name.

Rohingya have faced persecution and discrimination in Myanmar for decades and are denied citizenship, even though many families have lived there for generations. The situation grew worse in August when the army began what it called clearance operations in Rakhine state following attacks on security positions by a group of Rohingya militants.

Rohingya who are living in camps in Bangladesh have described indiscriminate attacks by Myanmar security forces and Buddhist mobs, including killings, rapes and the torching of entire villages.

Pope Francis meets Myanmar's leader Aung San Suu Kyi in Naypyitaw, Myanmar, Nov. 28, 2017.
Pope Francis meets Myanmar's leader Aung San Suu Kyi in Naypyitaw, Myanmar, Nov. 28, 2017.
Hamid, the Bangladesh president, accused Myanmar's military of having committed "ruthless atrocities" against the Muslims and, in his speech to Francis, demanded international help to return them safely to Myanmar.

"Our people welcomed them with open arms, sharing food, shelter and other basic needs," he said. "Now, it is our shared responsibility to ensure for them a safe, sustainable and dignified return to their own home and integration with the social, economic and political life of Myanmar."

The Rohingya crisis loomed large over Francis' arrival in Dhaka, where huge banners with pictures of the pope and Hamid dotted billboards around town.

Pope Francis, center, visits the National Martyrs' Memorial of Bangladesh in Savar, outskirts of Dhaka, Bangladesh, Nov. 30, 2017.
Pope Francis, center, visits the National Martyrs' Memorial of Bangladesh in Savar, outskirts of Dhaka, Bangladesh, Nov. 30, 2017.
 
Security was tight and was of a particular concern after a Christian priest went missing in northern Bangladesh on Tuesday, and his family reported they received calls demanding money. Police said they were looking for the man but would not confirm if it was a kidnapping.

The country's leading English-language newspaper, The Daily Star, said in an editorial it felt "slightly let down" the pope didn't mention the Rohingya crisis specifically while in Myanmar.

"We remain hopeful that given Pope Francis' legacy of standing up for the oppressed, he will speak out against the ongoing persecution of the Rohingya during this very important visit," the paper added.

Francis won't visit the refugee camps while in Bangladesh but will host an interfaith peace meeting on Friday in the garden of the Dhaka archbishops' residence at which a small group of Rohingya are expected

Sumber berita :  voanews.com

Genosida orang Rohingya di Myanmar

AS akhirnya menyatakan terjadi genosida orang Rohingya di Myanmar



 



Pemerintah Amerika Serikat menyatakan kalau penindasan terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar adalah pembersihan etnis. Hal itu dilakukan tak lama setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, melawat ke Myanmar pekan lalu.

Dilansir dari laman Associated Press, Rabu (22/11), menurut Tillerson, pihak yang paling bersalah atas penderitaan orang Rohingya adalah militer Myanmar dan kelompok Buddha garis keras. Dia menyatakan kalau penindasan terhadap orang Rohingya tidak perlu dipicu oleh hasutan, walau militer Myanmar menyalahkan kelompok militan Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) yang memulai krisis.

"Setelah menganalisa sejumlah fakta secara seksama, maka jelas terjadi pembersihan etnis terhadap orang Rohingya di Negara Bagian Rakhine," kata Tillerson.

Menurut Tillerson, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penderitaan orang Rohingya harus diberi ganjaran. Dengan demikian, lanjut dia, AS bisa menjatuhkan sanksi buat Myanmar. Padahal Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak September lalu sudah menyimpulkan kalau terjadi genosida terhadap orang Rohingya.

Lembaga pemantau hak asasi Amnesty Internasional menyatakan sikap pemerintah Myanmar yang seakan merestui persekusi terhadap orang Rohingya dianggap sama saja menerapkan kebijakan apartheid, seperti dipraktikkan di Afrika Selatan pada masa lalu.

Kesimpulan itu dicantumkan dalam hasil penelitian Amnesty Internasional selama dua tahun terhadap pengungsi Rohingya, bertajuk 'Sangkar tanpa Atap' setebal 110 halaman. Menurut Direktur Penelitian Senior Amnesty Internasional, Ana Neistat, pemerintah Myanmar dengan sengaja memisahkan 1,1 juta orang-orang Rohingya dari etnis lainnya bermukim di Negara Bagian Rakhine, lantas membiarkan mereka hidup melarat dan serba sulit karena dikekang bermacam aturan. Orang Rohingya juga dipersulit ketika hendak mendapat layanan kesehatan dan pendidikan. Mereka juga dilarang bepergian sembarangan dan tidak boleh bercocok tanam.

"Pemerintah Myanmar sengaja membuat orang-orang Rohingya baik lelaki, perempuan, atau anak-anak terpisah dari etnis lain. Lantas dibiarkan hidup dalam kondisi tidak manusiawi, persis seperti rezim apartheid," kata Neistat, seperti dilansir dari laman The Telegraph.

Menurut Neistat, kondisi seperti itu harus dijalani oleh orang Rohingya sejak lama, jauh sebelum tentara mendatangi dan menghancurkan perkampungan mereka dengan dalih menumpas kelompok militan sejak 25 Agustus lalu. Dia meyakini bukti-bukti itu sudah cukup buat menggambarkan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dari rezim Myanmar yang apartheid.

Diskriminasi dan persekusi dialami orang Rohingya, lanjut Neistat, bermula sejak undang-undang kewarganegaraan ditetapkan pada 1982. Pemerintah Myanmar tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya dari sekian banyak kelompok suku di sana. Alhasil, mereka tidak punya kewarganegaraan dan selalu dipersulit. Orang Rohingya selalu dicap sebagai pendatang gelap dari Bangladesh, atau dijuluki 'Bengali'.

Neistat juga mempertanyakan jaminan pemerintah Myanmar kalau orang Rohingya dipulangkan tidak bakal mengalami perlakuan buruk yang sama, atau malah lebih parah. Menurut dia, jika negara tidak mengakui Rohingya dan memasukkannya ke dalam undang-undang setempat, maka repatriasi bakal percuma.

"Pemerintah Myanmar harus mengembalikan hak dan memberikan status hukum kepada orang Rohingya. Undang-undang yang diskriminatif harus segera diubah. Jangan minta orang Rohingya kembali kalau pemerintahnya masih memberlakukan sistem apartheid," ucap Neistat.

JARINGAN KOMUNIKASI NASIONAL komentar : GENOSIDA adalah KEJAHATAN terhadap kemanusiaan ... Sudah saatnya Pelaku Genosida diadili di PENGADILAN INTERNASIONAL ...


Suber : 
Merdeka.com

Suara LBH - JAYA NUSANTARA ...

 LBH "JAYA NUSANTARA" Mengucapkan :  ...  Mantab Broo  ...  TRIO Advokat UNAIR'83 ... Memang Tiada Duanya  ...  Yang SELALU BE...