Senin, 22 Mei 2017

LBH JAYA NUSANTARA Menyayangkan PEMOTONGAN DANA BANTUAN HUKUM



Jakarta - Masih banyak dijumpai si miskin dipenjara tanpa dosa. Di sisi lain, alokasi APBN untuk membantu si miskin berjuang mencari keadilan malah dipotong, dari Rp 45 miliar menjadi Rp 19 miliar.

"Kami menyayangkan kebijakan Presiden tersebut. Ini bukti nyata bahwa Presiden Jokowi tidak pro-masyarakat miskin. Kebijakan untuk masyarakat miskin hanya manis sebatas di atas kertas," kata pengacara dari LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (26/4/2017).

LBH Keadilan merupakan salah satu LBH yang kerap membela si miskin di meja hijau. Salah satunya penjual cobek Tajudin, yang dituduh mengeksploitasi anak. Tajudin akhirnya dibebaskan, meski harus menghuni jeruji besi selama 9 bulan. Tuduhan tak terbukti, tapi HAM-nya telah dirampas selama 9 purnama.

Setelah Tajudin, terungkap kasus-kasus lain yang menimpa si miskin. Para buta hukum itu diadili tanpa tahu hak-haknya. Anehnya, anggaran bantuan hukum yang diberikan negara malah dipotong.

"Hal itu juga kontradiktif dengan kebijakan yang dibuat Presiden sendiri melalui Paket Kebijakan Reformasi Hukum Jilid II yang digulirkan sejak awal 2017 ini," ujar Hamim.

Dalam Paket Reformasi Hukum Jilid II, satu dari tiga poin penting yang menjadi perhatian adalah perluasan jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Melalui paket kebijakan itu, pemerintah berkomitmen akan memberi perhatian lebih bagi masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum agar mendapatkan bantuan hukum dengan cuma-cuma.

Berdasarkan data LBH Keadilan, APBN untuk bantuan hukum si miskin pada 2016 sebesar Rp 45 miliar. Dana yang terserap sebesar 95,13 persen atau sekitar Rp 42,8 miliar.

Tapi untuk APBN 2017, dananya malah dipotong menjadi Rp 19,1 miliar. Dana Rp 19,1 miliar itu harus dibagi untuk bantuan hukum litigasi (beracara di pengadilan) sebesar Rp 14,8 miliar dan bantuan hukum nonlitigasi (proses di luar pengadilan) sebesar Rp 4,3 miliar.

"Oleh sebab itu, kami mendesak Presiden menaikkan anggaran bantuan hukum melalui APBN-P 2017," tutur Hamim.

Kasus terakhir yang terungkap dialami Brian Okta Prasetya (26), yang harus merasakan dinginnya sel penjara selama 141 hari tanpa dosa. Ia dituduh terlibat penjambretan. Belakangan terungkap, penjambretan itu dilakukan seorang diri oleh Deni.


KECAMAN LBH pada PENANGKAPAN



LBH Kecam Cara Polisi Tangkap Komunitas Gay

JAKARTA-Sejumlah lembaga bantuan hukum (LBH) yang tergabung dalam Koalisi Advokasi mengecam cara polisi saat menggerebek sebuah tempat yang diduga menawarkan jasa prostitusi untuk kaum gay di Kelapa Gading, Jakarta Utara,

Pengacara publik dari LBH Jakarta, Pratiwi Febry menilai para terduga anggota komunitas gay yang ditangkap telah diperlakukan secara sewenang-wenang oleh polisi.
Pratiwi menyayangkan tindakan polisi yang memotret anggota komunitas gay dalam kondisi tidak berbusana dan menyebarkan foto tersebut hingga viral baik melalui pesan singkat, media sosial, maupun pemberitaan.

"Tindakan tersebut adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak manusiawi," kata Pratiwi melalui keterangan tertulisnya.
Selain LBH Jakarta, koalisi advokasi juga terdiri atas LBH Masyarakat, LBH Pers, Institute for Criminal Justice Reform, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, dan Arus Pelangi.
Polres Metro Jakarta Utara ekspose kasus pesta seks kaum gay di Kelapa Gading, di Mapolres Metro Jakarta Utara,
Menurut Pratiwi, koalisi advokasi sudah mengirim seorang perwakilan advokat untuk pendampingan. Walau ia menyebutkan pihak kepolisian sempat menolak kehadiran perwakilan advokat itu.
"Kepolisian sempat menolak pendampingan dari salah seorang advokat perwakilan koalisi terhadap beberapa orang anggota komunitas gay yang kabarnya dibawa ke Kementerian," ujar Pratiwi.
Pesta seks sesama jenis bertema 'The Wild One' dibubarkan polisi, dan 144 pria tanpa busana digelandang ke Mapolres Jakarta Utara.

Menurut Pratiwi, kepolisian mengenakan Pasal 36 Jo Pasal 10 UU No 4 th 2008 tentang Pornografi & Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat 2 tentang penyedia usaha pornografi terhadap para anggota komunitas gay yang digerebek. Ia menyebut penggerebekan dilakukan oleh Opsnal Jatanras dan Resmob Polres Jakarta Utara.
Sebagian dari 141 pelaku pesta homo yang diamankan polisi dalam penggerebekan di Ruko Kokan Permata Blok B 15-16 Kelapa Gading RT 15 / RA 03 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.
Setelah digerebek, para anggota komunitas gay ditangkap dan dibawa ke Polres Jakarta Utara dengan menggunakan bus Kopaja. Polisi menyita seluruh barang miliki korban untuk dijadikan alat bukti. 

"Sesampai di kepolisian, sejumlah korban digiring untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi korban ditelanjangi dan dikonsentrasikan menjadi dua kelompok antara pengunjung dan staff, yang  berpindah dari satu ruang ke ruangan lain untuk alasan pemeriksaan tanpa mengenakan pakaian," kata Pratiwi.
Kaum gay adalah sebutan untuk kaum pria yang merasakan dorongan rangsangan seksual terhadap orang dengan jenis kelamin yang sama. 

BANTUAN HUKUM ONLINE

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Enny Nurbaningsih mengajak warga memanfaatkan Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum). Sistem yang merupakan salah satu terobosan Kemenkumham itu bisa diakses lsc.bphn.go.id.
Enny mengatakan, pembuatan dan pengembangan Sidbankum sangat penting dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di dalam Nawacita Presiden Joko Widodo. Salah satunya dengan penguatan dan perluasan akses keadilan melalui bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
“Yaitu menghadirkan negara untuk penegakan hukum yang bermartabat. Sehingga negara dapat mewujudkan prinsip equality before the law,” ujar Enny, Senin (22/5).
Dia menjelaskan, aplikasi Sidbankum dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi apa pun yang dibutuhkan untuk layanan bantuan hukum. Layannya mencakup data organisasi bantuan hukum dan sebarannya hingga jenis perkara yang dibantu.
Aplikasi Sidbankum online juga memudahkan penyelenggaraan bantuan hukum dengan mengedepankan prinsip-prinsip PASTI. “Yakni profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif,” ujarnya.
Pengembangan Sidbankum seiring dengan komitmen dunia dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG’S) bahwa no one left behind pada tahun 2030. Hal ini berkaitan dengan tujuan ke-16 dari SDGs yang berkaitan dengan akses keadilan.
Pengembangan sistem Sidbankum Kemenkumham telah terintegrasi dengan beberapa aplikasi yang ada di instansi lain. Misalnya, database Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Mahkamah Agung (MA), serta pos bantuan hukum yang ada di rutan melalui Posbankum Rutan Online.
Enny menegaskan, birokrasi harus berjalan transparan, memiliki kepastian, sekaligus mewujudkan pelayanan yang maksimum. “Aplikasi ini sebagai bahan memotivasi untuk terus berinovasi guna menciptakan pelayanan publik yang lebih baik lagi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,” tuturnya.(adv/jpnn)

LBH JAYA NUSANTARA Bersama rakyat

LBH JAYA NUSANTARA ... adalah merupakan Lembaga Bantuan Hukum ... Yang PRO RAKYAT ... Bekerja PROFESIONAL dan TANPA PANDANG BULU ... Demi MEWUJUDKAN KEADILAN Di Negeri ini ...


MENGAJARI MAHASISWA

LBH JAYA NUSANTARA ... Tetap mengajari MAHASISWA  ... Tentang pemahaman HUKUM di Negeri ini  ...  Walaupun antara TEORI dan PRAKTEK ny...